Tindak pidana kepemilikan bahan peledak tanpa hak marak terjadi. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan untuk memahami analisis perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku yang memproduksi dan memperjualbelikan petasan peledak. Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak mengemukakan bahwa adanya larangan membuat petasan yang mengandung bahan peledak dan Perkapolri No.17 tahun 2017 berisi tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersial. Tetapi peraturan tersebut masih sering diabaikan oleh masyarakat karena dianggap tidak merugikan orang lain. Ini berarti bahwa hukuman dan regulasinya belum diterapkan secara efektif dalam masyarakat.
Penelitian ini bersifat kualitatif, jenisnya normatif empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan menelaah putusan, peraturan perundang-undangan, serta buku/jurnal. Kemudian data-data tersebut disajikan dengan metode deskriptif analitik.
Penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, penerapan sanksi dalam kasus produksi dan jual beli petasan di wilayah hukum Polresta Magelang belum efektif seperti yang diharapkan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sudah memadai, akan tetapi persoalannya adalah mengalami kekurangan jika diterapkan pada era hukum saat ini sehingga ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Kedua, menurut hukum pidana Islam kasus produksi dan jual beli petasan ini diberi sanksi ta’zir. Ta’zir merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadist sehingga penerapan hukumannya diterapkan oleh Pemerintah atau Hakim.