Penyebaran judi online meningkat pesat antara 2020-2024, salah satunya melalui pemasaran softselling menggunakan Fan Funding oleh influencer di kanal YouTube. Fenomena ini menarik perhatian, terutama ketika oknum judi online melakukan donasi besar-besaran yang terlihat oleh para penonton. Kasus ini melibatkan seorang influencer politik yang mengomentari fenomena tersebut, diikuti dengan respons cepat dari pihak kepolisian yang memberikan surat panggilan kepada influencer terkait untuk dimintai penjelasan. Sebagai hukuman non-formal, mereka diberikan pertanggungjawaban dan pendidikan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan hukuman non-formal, menggunakan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum utama melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kepolisian memberikan hukuman non-formal karena influencer dalam kasus ini dianggap sebagai aktor materialis dalam pasal penyertaan doenpleger, yang tidak dapat dijatuhi hukuman menurut pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam hukum pidana Islam, judi dianggap setara dengan meminum khamr, dan influencer dalam kasus ini dapat dianggap bersalah berdasarkan tafsiran ayat-ayat dan hadis terkait. Kesimpulannya, meskipun hukuman non-formal diberikan, influencer dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana Islam.