Tindak pidana penipuan yang memiliki minim alat bukti dimana hanya korban yang menjadi saksi atas fenomena hukum menjadikan kesulitan dalam pembuktian sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban penipuan dengan minimnya alat bukti yang termuat dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks. Urgensi atas bahasan penelitian ini menekankan pada para pelaku yang sangat sulit dibuktikan dalam kasus penipuan karena minimnya bukti sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dalam metode penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak penipuan atas alat bukti yang minimum dalam persidangan dapat dikatakan negara secara jelas tidak meberikan aturan pasti pada kejahatan dengan tidak adanya saksi sehingga praktek ini sering terjadi dan memakan banyak korban. Pelaku tidak akan mendaparkan efek jera mengingat dalam persidangan kejahatan ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Seharusnya negara perlu membut rambu-rambu agar kejahatan dengan penipuan dapat diminimalisir atau dapat dicegah