Fokus permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Larangan perkawinan beda agama telah ditegaskan dalam KHI dan danggap bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan wargany a untuk memilih pasangan dalam membentuk sebuah keluarga.
Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analitis dan deduktif.
Hasil penelitian ini bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam dilarang. Selain menyangkut perbedaan keimanan dan keyakinan, akan lebih banyak kemudharatan yang timbul akibat terjadinya perkawinan beda agama ini. Menurut hukum positif dan Hak Asasi Manusia, perkawinan beda agama juga dinyatakan tidak sah karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum suatu agama. Mengenai pencatatan perkawinan beda agama pun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dalam hal mengenai perkawinan, SEMA merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan mengarahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama