Penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan bermotor jelas melanggar peraturan hukum seperti yang sudah tercantum pada Pasal 285 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap pengguna kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat guna mematuhi peraturan hukum yang berlaku terkait hal itu, terkadang membuat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum menjadi kurang efisien. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang oleh Satlantas Polrestabes Semarang sebagai aparat hukum yang berwenang dalam hal itu.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research). Data primer diambil dari para pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot racing di Kota Semarang sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan 1 (satu) anggota Satlantas Polrestabes Semarang. Data sekunder seperti data kepustakaan dan dokumen meliputi; bahan hukum primer, sekunder, tersier, non hukum yang kemudian divalidasi dengan teknik tringulasi data.
Hasil penelitian ini yaitu pertama, Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang memiliki 3 tindakan yaitu tindakan preemtif, preventif dan represif. Kedua, efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan sepeda motor di Kota Semarang yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif.