Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan sarana kesehatan, tenaga medis, alat bantu, dan obat-obatan yang aman serta berkualitas bagi penyandang disabilitas. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di RSUD Dr. Soetijono Blora, di mana kualitas pelayanan terhadap pasien disabilitas dinilai belum optimal, terutama dalam aspek kejelasan informasi dan responsivitas tenaga medis.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dalam kerangka penelitian hukum non-doktrinal. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Perda Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah ini belum sepenuhnya berhasil memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan. Temuan utama mencakup fasilitas yang belum sepenuhnya inklusif, pelayanan medis yang kurang sigap, dan keterbatasan aksesibilitas yang memengaruhi pengalaman pasien disabilitas.
RSUD Dr. Soetijono Blora telah mulai mengambil langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan kualitas pelayanan medis dengan fokus pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya tersebut bertujuan menciptakan layanan yang lebih responsif dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora.