Sebagai penegak hukum, polisi menjalankan tugasnya dalam menegakkan aturan dan memastikan keadilan, polisi memiliki peran strategis dalam memerangi tindak pidana, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Namun, keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam penyalahgunaan narkoba menjadi paradoks yang merusak citra dan integritas institusi kepolisian sebagai penegak hukum, seperti kasus yang terjadi di Polda Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap aparat kepolisian yang terlibat dalam kasus narkoba serta menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan dalam hukum pidana islam.
Penelitian ini bersifat kualitatif jenisnya yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan dengan wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah putusan, peraturan perUndang-undangan, serta buku atau jurnal. Kemudian data-data tersebut disajikan dengan metode deskriptif analitik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya perlakuan yang berbeda dalam penerapan hukuman kepada polisi dibandingkan masyarakat biasa, semua orang termasuk polisi, seharusnya diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan hukuman yang adil. Kedua, dalam hukum pidana Islam, tindakan penyalahgunaan narkoba oleh anggota polisi dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud. Penelitian ini menekankan pentingnya memberikan hukuman jarimah hudud dengan hukuman yang berat kepada polisi yang melanggar aturan, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi tetap terjaga dan memberikan efek jera.