Tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol marak terjadi, tidak hanya di wilayah perkotaan bahkan hingga di daerah atau kabupaten. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Temanggung, tercantum dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg dan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan dengan wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah putusan, peraturan perUndang- undangan, serta buku atau jurnal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 Kabupaten Temanggung atau pertimbangan yuridis dan keadaan terdakwa atau pertimbangan non yuridis. Terakwa dijatuhi sanksi denda sejumlah Rp.3.000.000 apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan. Namun, dalam putusan tersebut hakim kurang memperhatikan dua dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Kedua, dalam analisis dalam analisis hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk ke dalam perbuatan jarīmah ḥudūd namun karena unsur dan pembuktian tidak terpenuhi, hukuman ḥad beralih ke hukuman ta’zīr, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian, Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tmg sudah sesuai dengan konsep hukuman ta’zīr.