Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banjarnegara merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah Banjarnegara untuk melindungi fasilitas umum, termasuk kawasan Alun-alun. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan, sekaligus menciptakan area yang aman, bersih, dan tertata rapi tanpa mengesampingkan keberlangsungan usaha para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-Alun Banjarnegara dari perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara, PKL, konsumen dan ketua paguyuban kamulyan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan beberapa langkah dalam menerapkan program relokasi pedagang kaki lima, yaitu: 1) pendataan PKL, 2) sosialisasi kebijakan kepada PKL, 3) penertiban PKL, 4) penataan lokasi baru, dan 5) pembinaan PKL. Kebijakan relokasi ini memberikan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, relokasi berhasil meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kebersihan. Dari sisi ekonomi, pada tahun pertama relokasi pendapatan pedagang turun signifikan hingga 80%. Meski demikian, dalam lima tahun terakhir pendapatan pedagang mulai stabil seiring dengan meningkatnya promosi dan pengenalan lokasi baru kepada masyarakat. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan relokasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan telah sejalan dengan prinsip-prinsip maslahah mursalah.