Pada akhir tahun 2023 pemerintah bersama dewan perwakil rakyat mengesahkan Undang-undang Kesehatan terbaru yang dirumuskan dalam bentuk omnibus law yang mengundang kritik dan penolakan dari masyarakat. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum yang ada dalam undang-undanag nomor 17 tahun 2023, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tenaga kesehatan yang merugikan pasien. Penulis juga menganalisis tanggungjawab perdata yang harus ditunaikan oleh pihak rumah sakit dan tenaga medis akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan pasien.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis Undang-undang No.17 tahun 2023 dengan metode analisis yang digunakan melibatkan penelusuran berbagai literatur hukum dan teori-teori hukum terkait. Data dalam penelitian terdiri dari data gabungan yaitu sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta dipadukan dengan data Primer yang penulis dapat dari penelitian secara langsung di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah. Penelitian hukum ini menggunakan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum pasien akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumuskan dengan jelas dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Rumusan tersebut tertuang pada pasal 193, 305, 308 ayat 1 dan 2. Serta Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumahsakit dapat diajukan gugatan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diterima oleh pasien hal ini terdapat pada pasal 193 yang berbunyi “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”.