Pemahaman tentang Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kasus peredaran obat sirup yang menyebabkan gangguan gagal ginjal akut pada anak, diatur dalam ketentuan hukum pidana di luar KUHP, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa subyek hukum setiap orang didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha (korporasi).
Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif, penulisan ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi atas kasus peredaran obat sirup yang menyebabkan gangguan gagal ginjal akut pada anak, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana tindak pidana korporasi dapat memperbaiki penegakan hukum dalam kasus-kasus terkait obat. Temuan dari penulisan ini menunjukkan bahwa, pertanggungjawaban pidana atas kasus peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak merupakan pertanggungjawaban Industri Farmasi dan BPOM atas tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dengan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti kesalahan, niat, dan akibat dari tindakan tersebut. Dengan memperkuat sinergi antara instansi yang terlibat, penegakan hukum atas tindak pidana korporasi dapat memberikan respons yang lebih komprehensif terhadap isu kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh produk obat yang tidak aman. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor obat dan makanan.