Tindak pidana perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora nomor 34/Pid.B/2023/PN.Bla. dengan terdakwa merupakan ayah kandung dari korban dan korban merupakan seorang penyandang disabilitas ganda (tuna rungu, tuna wicara dan tuna grahita. Atas perbuatannya, Jaksa menuntut 9 tahun penjara namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora membebaskan terdakwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 34/Pid.B/2023/PN.Bla dan wawancara jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Blora yang menangani kasus tersebut serta didukung buku, jurnal, atau dokumen lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, wawancara dan dokumentasi dan dengan metode analisis data kualitatif-deskriptif.
Hasil penelitian pada skripsi ini adalah: Perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan hampir keseluruhan sudah terpenuhi tetapi perlindungan hukum ini masih dilihat secara formal hal ini bisa dilihat dari apa yang sudah disediakan belum berjalan maksimal seperti penterjemah belum bisa menjembatani komunikasi antara korban dan Majelis Hakim. Perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim kepada korban belum maksimal karena dengan dijatuhkannya putusan bebas terhadap terdakwa maka putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi korban. Putusan tersebut justru merugikan korban karena korban tindak pidana Pertimbangan hakim dalam kasus ini masih sangat lemah karena Majelis Hakim mengesampingkan fakta-fakta lain yang didapatkan dari proses penyidikan sampai persidangan dan hanya berpacu pada hasil tes DNA. Hakim hanya menggunakan pendekatan formal dalam memutus perkara, hakim mengesampingkan relasi kuasa antara saksi korban dan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora belum menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum dan belum menerapkan Undang Undang TPKS dalam memutuskan perkara ini.