Overcrowded atau kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan telah menjadi salah satu masalah utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Situasi ini tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menghalangi terpenuhinya hak asasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang mempunyai kapasitas 663 orang tetapi dihuni oleh 1.595 orang sehingga mengalami over kapasitas sebanyak 140,57%. Meskipun demikian lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang mempunyai kebijakan dalam menanggulangi overcrowded dan menjaga pemenuhan hak asasi narapidana secara konsisten. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pemasalahan yaitu Bagaimana kebijakan penanggulangan overcrowded terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Bagaimana efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan overcrowded terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.
Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis- empiris dan sosiologi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap pemangku kepentingan yakni pegawai dan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, dokumen yang relevan dengan masalah ini. Data sekunder yaitu diperoleh dari undang-undang yang terkait, buku, jurnal atau hasil penelitian yang sudah ada kemudian dijadikan rujukan. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan induktif analisis.
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan overcrowded berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun

2017 tentang Grand Design Penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti, program penataan regulasi yang terdiri dari pemberian remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga serta pemindahan narapidana. Penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SDM. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh aturan hukum yang jelas, komitmen aparat penegak hukum, sarana prasarana yang memadai, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang baik. Narapidana juga mendapatkan hak-haknya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas ibadah. Pada faktanya kebijakan penanggulangan overcrowded belum dapat mengatasi overcrowded di lapas kelas I Semarang, sehingga belum dapat dikatakan efektif.