Oditur Militer melakukan upaya hukum yang dikenal sebagai kontra reaksi Dalam menanggapi pembelaan, bantahan, dan keputusan majelis hakim dalam persidangan. Dalam Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/IV/2023 menjelaskan alasan Oditur Militer yang Kontra akan Putusan Hakim. Hal ini didorong dengan adanya ketiadaan sistem yang memberlakukan konsep Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim). Namun, Hakim mempunyai alasan yang dilandaskan pada faktor yang dijadikan landasan dalam memberikan putusan. Sehingga, terdapat ketidaksinkronan antara Oditur Militer selaku Penuntut dan Hakim yang memberikan putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan respon Oditur Militer dalam menghadapi putusan yang mengandung konsep Rechterlijke Pardon (pemaafan hakim) dalam sistem peradilan militer. Penelitian ini juga untuk mengidentifikasi argumentasi yang dikemukakan oleh oditur militer sebagai bentuk kontra reaksi terhadap keputusan yang dianggap memberikan pemaafan pada terdakwa militer.
Jenis penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yakni sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Dengan mempertimbangkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Kewajiban TNI, Oditur Militer dapat menentukan apakah suatu pelanggaran berimplikasi pada ketahanan negara atau tidak. Surat Telegram (ST) dari Oditurat Jenderal TNI, khususnya yang bernomor ST/04/2022, berisi tentang tuntunan tentang penegakan hukum di lingkungan militer. Surat tersebut dikeluarkan sebagai petunjuk teknis bagi Oditur Militer dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana Militer. Oditur militer dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan Restorative Justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perhatian terhadap kebutuhan psikologis dan emosional baik pelaku maupun korban.