Lembaga Pemasyarakatan di Kota Semarang sekarang ini sudah terjadi overcapacity, dimana lebih dari 60% narapidana maupun tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah kejahatan, sistem peradilan yang tidak efisien, hukuman alternatif yang terbatas. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul alternatif baru yaitu pendekatan restorative justice bagi pemakai narkotika tanpa hukuman penjara melainkan penghukuman dengan rehabilitasi medis dan sosial.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer berupa hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan pelaku, sedangkan data sekunder dari hasil dokumentasi, jurnal, pendapat ahli dan literatur yang relevan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan induktif analisis.
Berdasarkan temuan penelitian bahwa efektivitas penerapan restorative justice bagi pemakai narkotika di Polrestabes Kota Semarang efektif, walaupun belum ada Undang-Undang yang mengaturnya namun terdapat peraturan yang mengikat seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Penerapan ini efektif jika ditinjau dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto: adanya peraturan yang jelas, komitmen penegak hukum, sarana prasarana yang memadai, kesadaran masyarakat, serta budaya yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis efektivitas penerapan restorative justice bagi pemakai narkotika di Polrestabes Kota Semarang serta hambatan yang dihadapi.