Kekerasan dalam bentuk apapun dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Pembentukan UU PKDRT No 23 Tahun 2004 bertujuan untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada kenyataannya kasus KDRT masih tinggi dan meningkat pada setiap tahun untuk tahun 2023 KDRT ada 111 kasus dan tahun 2024 dari priode bulan Januari-Oktober ada 127 kasus di UPTD PPA Kota Semarang. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Semarang serta analisis viktimologi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (non doctrinal), pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan korban dan pihak UPTD PPA Kota Semarang.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UPTD PPA Kota Semarang memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan melalui dua pendekatan yaitu represif dan preventif. Pendekatan represif mencakup pendampingan hukum, penyediaan rumah aman (shelter), dan dukungan medis. Sementara itu, pendekatan preventif melibatkan edukasi tentang hak-hak perempuan dan kerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan dinas kesehatan. Melalui kedua pendekatan ini, UPTD PPA berkomitmen untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan. Selain itu analisis dalam penelitian ini menunjukan adanya ketimpangan gender yang mengakui situasi korban serta faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi, kurangnya dukungan sosial dan seringkali mengalami diskriminasi. Dalam penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan dukungan sosial untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan korban KDRT