Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan terutama yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa yang melakukan perbuatan wanprestasi yang tentunya akan berdampak buruk bagi perusahaan yang menyebabkan perusahaan diputus kontrak dan diblacklist. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut agar tidak diblacklist oleh pihak pemerintah ketika melakukan perbuatan wanprestasi seperti halnya CV. Pillar Buana. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi terkait pengadaan barang Alat Uji Lingkungan Antariksa yaitu Thermal Vacuum Chamber yang berupa Turbovacuum antara Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan CV. Pillar Buana dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menangani wanprestasi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus. Sumber data dalam penulisan ini yaitu data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi akibat perbuatan wanprestasi pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Pillar Buana tidak sesuai dengan pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi yang seharusnya diberikan berdasarkan peraturan tersebut yaitu blacklist, namun dalam hal ini CV. Pillar Buana tidak diberikan sanksi blacklist yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun saran penulis kepada penyedia lainnya ketika mempunyai permasalahan yang sama seperti CV. Pillar Buana hendaknya menyelesaikannya melalui Lembaga Kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hal tersebut bertujuan agar perusahaan tidak terkena sanksi blacklist.