Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme konvensional dengan hukum tidak selalu tepat dan tidak selalu mencapai tujuan. Dikarenakan banyak orang yang masih melakukan pencurian, energi yang dikeluarkan negara melalui aparaturnya tergolong besar daripada nilai harta yang dicuri dan juga belum mencerminkan keadilan karena mengabaikan hak hak korban. Maka penelitian ini bermaksud untuk menjawab bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kendal
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian. Sumber data berasal dari sumber primer, diperoleh dari wawancara dengan informan. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah maupun kitab kuning klasik.
Tindak pidana pencurian, restorative justice bisa diterapkan dalam hukum pidana Islam dengan adanya perdamaian dan kesepakatan antara pelaku dan korban serta pemaafan dari korban. Selain itu, tindak pidana pencurian yang termasuk dalam jarimah hudud yang belum sampai hakim ataupun belum adanya putusan hakim, maka pelaku diperbolehkan untuk diberikan pertolongan serta dalam perkara ini pelaku bertaubat dengan cara pelaku mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan pelaku menyesali atas apa yang dilakukannya serta pada perkara ini ada unsur syubhāt khilaf dengan adanya perbedaan pendapat dari para ulama terkait status gugurnya had potong tangan dari pencuri, dengan gugurnya hukum had potong tangan maka hukumannya beralih ke jarimah ta’zir yang ditentukan penguasa atau ulil amri.