Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ancaman terorisme di negara Indonesia, Meskipun aturan mengenai tindak pidana terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, beberapa kendala praktis masih bisa terjadi dalam implementasinya seperti kurang optimalnya FKPT Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Hal ini dipengaruhi oleh radikalisme yang masih terjadi, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, dan ketidakpastian kondisi sosial ekonomi.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan fakta-fakta sosial dan penerapannya di masyarakat. Sumber data penelitian ini mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dokumentasi kegiatan FKPT Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur bacaan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui sinergi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam.
Penelitian ini menemukan dua hal yakni pertama, pelaksanaan program kerja FKPT Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana terorisme sesuai dengan hukum pidana Islam dan Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui konsep edukasi sosialisasi, pemberdayaan mantan narapidana terorisme, dan survey rutin indeks potensi radikalismenamun kendala praktis masih dirasakan Penelitian ini menemukan bahwa FKPT Jawa Tengah telah menjalankan perannya dalam pencegahan terorisme sesuai hukum yang berlaku. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh ideologi radikal masih menjadi hambatan. Solusi strategis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan secara berkelanjutan.