Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian data nasabah dan penggelapan dana di PNM Mekaar Syari’ah ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya banyak pihak yang dirugikan, khususnya masyarakat desa yang awam. Dengan total kerugian mencapai 135 juta rupiah.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para pihak terkait, serta kajian literatur dari berbagai sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian data nasabah dan penggelapan dana di PNM Mekaar Syari’ah serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian data nasabah dan penggelapan dana PNM Mekaar Syari’ah berdasarkan Pasal 98 KUHAP terbatas pada kerugian materiil, sehingga perlu perluasan cakupan ganti rugi. Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan pelaku sudah cukup sebagai bukti, sedangkan hukum Islam menekankan pertanggungjawaban personal berdasarkan pengetahuan dan pilihan, dengan setiap tindakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam hukum pidana Islam, penggantian uang yang dicuri dapat membebaskan pelaku dari hukuman had, namun sanksi ta'zir seperti al-ghayir dapat diterapkan sebagai alternatif untuk memberikan efek jera.