Setoran awal BPIH yang dibayarkan oleh calon jamaah haji, yang dikelola BPKH, digunakan oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai instrument keuangan. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji, serta untuk menutupi kekurangan biaya bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun berjalan. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi, terutama dalam hal pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Pertanyaan yang muncul yaitu mengenai keadilan dan keabsahan hukum dari kebijakan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pemenfaatan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.
Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah fatwa Ijtima’ Ulama serta teori maslahah mursalah. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Analisis datanya dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, mekanisme Pemanfaatan Hasil Investasi Setoran Awal BPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain yaitu: Setiap calon jamaah haji menyerahkan dana haji berupa setoran awal kepada penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya dihimpun direkening BPKH dalam bentuk kas haji. Dana yang bersumber dari setoran BPIH jamaah haji dan Dana Abadi Umat akan di investasikan oleh BPKH, dari investasi tersebut diperoleh nilai manfaat yang kemudian hasi dari investasi setoran awal BPIH tersebut dialokasikan untuk kebutuhan terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pembiayaan sebagian BPIH jamaah haji tahun berjalan. Kedua, apabila ditinjau dari sisi maslahah mursalah hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH membolehkan hasil dari investasi tersebut untuk dimanfaatkan dengan tujuan membantu biaya penyelenggaraan haji bagi jamaah yang siap berangkat, asal dilakukan sesuai prinsip syariah dan membawa kemaslahatan bagi umat.

ABSTRACT:
The initial BPIH deposit paid by prospective hajj pilgrims, managed by BPKH, is used by the government to be invested in various financial instruments. The aim is to obtain results that can be used to finance the implementation of the hajj pilgrimage, as well as to cover the shortfall in costs for hajj pilgrims who are performing the hajj pilgrimage in the current year. However, this policy has drawn controversy, especially in terms of the use of the investment results of the initial BPIH deposit to finance the implementation of the hajj for other pilgrims. The questions that arise are regarding the justice and legal validity of the policy.
This study aims to determine the law on the use of the investment results of the initial BPIH deposit of prospective hajj pilgrims to finance the implementation of the hajj for other pilgrims.
This study is of a juridical-normative nature, namely by examining the fatwa of the Ijtima' Ulama and the theory of maslahah mursalah. The data collection uses the documentation method. Data analysis is carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
This study concludes, First, the mechanism for Utilizing Investment Results of Initial Deposits of Prospective Hajj Pilgrims to Finance the Implementation of Other Pilgrims is: Each prospective hajj pilgrim submits hajj funds in the form of an initial deposit to the hajj pilgrimage organizer which is then collected in the BPKH account in the form of hajj cash. Funds sourced from hajj pilgrim BPIH deposits and the People's Endowment Fund will be invested by BPKH, from this investment the benefit value is obtained which is then the result of the initial BPIH deposit investment is allocated for needs related to the implementation of the hajj pilgrimage, including financing part of the BPIH of the current year's hajj pilgrims. Second, when viewed from the perspective of the research results, it can be concluded that the law on utilizing the results of the initial BPIH deposit investment allows the results of the investment to be utilized for the purpose of helping to cover the costs of organizing the hajj for pilgrims who are ready to depart, as long as it is carried out in accordance with sharia principles and brings benefits to the community.