This is the latest version of this item.

Problematika yang masih kerap terjadi dalam pemilu adalah praktik money politic. Untuk mencegah semakin banyaknya kecurangan dalam pemilu, pemerintah membuat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang didalamnya berisi ketentuan serta asas pemilu, penyelenggaraan pemilu, pengawasan dan penanaganan terhadap pelanggaran pemilu, sampai dengan sanksi dalam pelanggaran pemilu. Namun telah adanya Undang Undang ini pun masih banyak terjadi pelanggaran khususnya terhadap praktik money politic. penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai bagaimana praktik money politic yang terjadi di Kota Semarang dalam pemilu tahun 2024. Dan yang kedua bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu terhadap praktik money politic dalam pemilu tahun 2024
Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum dan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan sumber data sekunder penulis dapat melalui literatur yang relevan dengan penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik money politic di Kota Semarang telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun berhenti karena tidak terbuktinya adanya tindak pidana money politic. Terdapat kesenjangan antara hasil temuan dan laporan yang tercatat di Bawaslu Kota Semarang dan praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih lemahnya mekanisme pengawasan. Sentra Gakkumdu perlu berfungsi secara optimal sebagai wadah koordinasi untuk memastikan penanganan dugaan kasus money politic sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan kasus yang tidak terbukti menunjukkan adanya kekurangan dalam investigasi dan lemahnya sinergi antara Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang, dan Kejaksaan Kota Semarang, yang berakibat pada gagalnya pengungkapan praktik money politic.