This is the latest version of this item.

Dalam pemenuhan hak restitusi, Kejaksaan memiliki peranan penting seperti mengajukan restitusi dalam surat tuntutan, mengajukan bukti dalam persidangan serta melaksanakan pemenuhan hak restitusi setelah putusan pengadilan hal ini tercantum dalam Peraturan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Namun pada pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang belum dapat melaksanakan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana hal ini didasarkan dengan tidak berhasilnya pemenuhan restitusi meskipun telah diputus oleh pengadilan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu peraturan dan implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan faktor penghambat dalam implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Korban Tindak Pidana. Sementara itu, data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui sumber-sumber lain seperti buku literatur dan karya tulis ilmiah. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang restitusi serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari teori efektivitas hukum dan teori keadilan. Data dan bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang belum dilaksanakan secara efektif terhadap korban. Selain itu terdapat faktor penghambat pemenuhan restitusi yaitu faktor peraturan hukum yang kurang memadai, kurang adanya daya paksa penegak hukum dan faktor dari korban tindak pidana.