kawasan wisata seperti Kota Lama Semarang menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas dan kebutuhan akan lahan parkir juga semakin mendesak. Namun, kenyataannya banyak juru parkir liar yang memungut tarif jauh di atas ketentuan pemerintah, seperti Rp5.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp10.000 untuk kendaraan roda empat, tanpa memberikan bukti pembayaran (karcis). Praktik ini tidak hanya melanggar aturan tetapi juga merugikan Masyarakat. Melalui Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021, tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diharapkan agar perparkiran tertib dan sesuai aturan. Namun,praktik parkir liar menunjukkan bahwa aturan tersebut belum berjalan optimal.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang datanya didapat melalui hasil observasi terlebih dahulu dan kemudian dilakukan wawancara dengan pihak bersangkutan serta didukung dengan bahan primer dan sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan melalui Bidang Parkir yang bekerjasama dengan Bidang Pengendalian & Penertiban telah melakukan berbagai Upaya untuk memberantas oknum juru parkir liar di Kawasan Kota Lama Semarang. Namun banyaknya kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang seperti Sumber Daya Manusianya yang kurang sadar hukum, kendala operasional, kendala infrastruktur, kendala ekonomi, dan kendala regulasi yang kurang memadai sehingga maraknya oknum juru parkir liar yang masih banyak ditemui di Kawasan Kota Lama Semarang.