This is the latest version of this item.

Pentingnya pembatasan waktu pada tahap penyelidikan untuk menegakkan asas equality before the law serta menjadi bentuk perlindungan terhadap korban. Penanganan perkara harus memberikan kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan perlindungan korban terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Tahap penyelidikan tidak ada aturan secara spesifik tentang batas waktu penyelidikan, sehingga terdapat kekosongan hukum yang memicu kesewenang-wenangan penyidik seperti dalam laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/SPKT /POLDA JAWA TENGAH. Korban harus dilindungi karena pada tahap penyelidikan tidak ada kepastian hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023/ SPKT/ POLDA JAWA TENGAH dan implikasi yang ditimbulkan dari ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan terhadap asas equality before the law studi kasus laporan polisi nomor: LP/B/56/III/2023 /SPKT/POLDA JAWA TENGAH.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian lapangan, dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Didukung data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan berbagai bahan hukum dan teori, serta dianalisis secara deskriptif untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan laporan polisi tersebut sangat kompleks dan berlarut-larut sehingga tidak ada kepastiah hukum. Ketidakpastian pembatasan waktu pada tahap penyelidikan berimplikasi terhadap asas equality before the law. Asas equality before the law menjadi terabaikan, karena terdapat diskriminasi dalam proses penanganan perkara yang merugikan korban.