This is the latest version of this item.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat menjadi calon anggota legislatif. Dalam putusan ini terdapat salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih, dengan pengecualian tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan implementasinya dalam rekrutmen calon anggota legislatif sangat menarik untuk dibahas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal Metode analisis yang digunakan melibatkan penelusuran berbagai literatur hukum tata negara, peraturan perundang-undangan, serta putusan – putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum ini menggunakan analisis deskriptif untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembatasan hak politik mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan adalah dengan mempertimbangan yurisprudensi. Implementasi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 adalah dengan KPU memperbarui Peraturan KPU yaitu dengan dikeluarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2024.