Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang praktik pencantuman klausula baku pada Konter Natural Cell dalam perspektif Hukum Islam dan juga Hukum Positif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsumen yang membeli barang dan juga jasa servis mengalami kerugian namun, pihak konter tidak memberikan kompensasi karena sudah diterapkan perjanjian baku sepihak oleh pelaku usaha. Maka, peneliti melakukan penelitian di Konter Natural Cell Kabupaten Blora mengenai pencantuman klausula baku berdasarkan data yang diperoleh dari konsumen yang mengalami kerugian.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian hukum normatif empiris atau doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mendekati masalah dengan melihat isi perjanjian klausula baku pada Konter Natural Cell dalam perspektif hukum positif yaitu Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan pandangan Hukum Islam. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: Pertama, Konter Natural Cell dalam praktik pencantuman klausula bakunya tidak memenuhi syarat sah dan syarat objek jual beli (Ma’qud ‘alaih) barang yang diperjual belikan jelas wujud, zat, bentuk, sifat, maupun harganya. Karena, realitanya masih ada kosumen mendapatkan barang yang cacat karena tidak bisa membuka segel dan mengujinya. Pelaku usaha juga menghapuskan hak khiyar ‘aib dengan tidak memberikan kompensasi pada barang yang cacat. Kedua, berdasarkan analisis hukum positif, maka pencantuman klausula baku pada Konter Natural Cell dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 3 karena telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 7.

ABSTRACT:
This study aims to analyze the practice of including standard clauses at Natural Cell Counters from the perspective of Islamic Law and Positive Law. This study was motivated by consumers who bought goods and services experiencing losses, but the counter did not provide compensation because a unilateral standard agreement had been implemented by the business actor. Therefore, the researcher conducted research at the Natural Cell Counter in Blora Regency regarding the inclusion of standard clauses based on data obtained from consumers who experienced losses.
This research is a qualitative research with empirical or doctrinal normative legal research. This study uses an empirical juridical approach, namely approaching the problem by looking at the contents of the standard clause agreement at the Natural Cell Counter from the perspective of positive law, namely the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and the perspective of Islamic Law. Data collection through interviews, observations and documentation.
Based on the research that has been conducted, it shows that: First, Natural Cell Counter in the practice of including its standard clause does not meet the legal requirements and the requirements of the object of sale and purchase (Ma'qud 'alaih) the goods being traded are clearly in form, substance, shape, nature, and price. Because, in reality, there are still consumers who get defective goods because they cannot open the seal and test them. Business actors also eliminate the right of khiyar 'aib by not providing compensation for defective goods. Second, based on the analysis of positive law, the inclusion of the standard clause at Natural Cell Counter is declared null and void in accordance with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 Article 18 paragraph 3 because it has violated Article 1 and Article 2, Article 4, and Article 7.