Produk investasi reksadana syariah masih terdapat mekanisme konvensional yang menghasilkam pendapatan non halal. Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019, diperlukan mekanisme cleansing untuk memisahkan pendapatan non halal dengan yang halal. Faktor cleansing tersebut berupa pendapatan bunga bank kustodian yang masih berbentuk bank konvensional. Seharusnya, reksadana syariah mengalihkan jasa kustodian ke lembaga berbasis syariah untuk menghindari bunga tersebut. Berdasarkan hal ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis terhadap ketetapan cleansing pada pendapatan non halal reksadana syariah menurut Peraturan OJK No.33/POJK.04/2019 dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap cleansing pada pendapatan non halal reksadana syariah?
Jenis penelitian ini adalah hukum normatif/doktrinal dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti POJK dan fatwa serta bahan hukum sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara peraturan OJK no. 33/POJK.04/2019 dengan fatwa no. 1 tahun 2004 mengenai ketetapan cleansing pendapatan bunga bank kustodian. Peraturan OJK no. 33/POJK.04/2019 memperbolehkan menggunakan jasa kustodian dari bank konvensional, sementara fatwa no. 1 tahun 2004 tidak membolehkan dengan alasan telah terdapat lembaga kustodian berbasis syariah yang berizin OJK sejak tahun 2019, yaitu Bank BSI. Sebagaimana ketentuan bab 1 pasal 1 ayat 16 dalam peraturan OJK no. 33/POJK.04/2019 tersebut disebutkan bahwa peraturan telah mengikatkan landasan hukumnya berdasarkan fatwa DSN-MUI di pasar modal syariah. Dalam hal ini, seharusnya ketetapan cleansing pada peraturan OJK no. 33/POJK.04/2019 perlu disesuaikan kembali sejak kemunculan lembaga kustodian berbasis syariah/Bank BSI, sehingga selaras dengan ketentuan fatwa no. 1 tahun 2004 tentang bunga.

ABSTRACT:
The investment product of sharia mutual funds still involves conventional mechanisms that generate non-halal income. According to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019, a cleansing mechanism is required to separate non-halal income from halal income. The cleansing factor includes interest income from custodial banks that are still conventional. Sharia mutual funds should transfer custodial services to sharia-based institutions to avoid such interest. Based on this, there are two research questions: how is the analysis of the cleansing stipulation on non-halal income in sharia mutual funds according to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019, and what is the Islamic legal perspective on cleansing non-halal income in sharia mutual funds?
This research is normative/doctrinal law with secondary data consisting of primary legal materials such as POJK and fatwas, as well as secondary and tertiary legal materials. Data collection uses literature study and documentation techniques, which are analyzed descriptively. The research results indicate a discrepancy between OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 and Fatwa No. 1 of 2004 regarding the cleansing stipulation of interest income from custodial banks. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 allows the use of custodial services from conventional banks, whereas Fatwa No. 1 of 2004 prohibits this on the grounds that there have been sharia-compliant custodial institutions licensed by OJK since 2019, namely Bank BSI. As stated in Chapter 1 Article 1 paragraph 16 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019, it is mentioned that the regulation has established its legal basis based on the fatwa of DSN-MUI in the sharia capital market. In this case, the cleansing stipulation in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 needs to be adjusted since the emergence of sharia-based custodial institutions/Bank BSI, to align with Fatwa No. 1 of 2004 concerning interest.