Penelitian ini membahas tentang perbuatan nusyu>z seorang istri terhadap suaminya. Secara umum menurut Al-Qur’an, hadis Nabi SAW serta Kompilasi Hukum Islam, nusyu>z merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya dapat menerima konsekuensi hukum yaitu dicabutnya hak atas pemenuhan nafkah. Dalam putusan nomor: 3033/Pdt.G/2023/PA.Pml pertimbangan Majelis Hakim tidak mengkategorikan istri sebagai istri yang nusyu>z dan mengabulkan gugatan nafkah cerainya, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan yang membuat penelitian ini dibuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Majelis Hakim berpandangan terhadap putusan tersebut sehingga memberikan pertimbangan hukum istri tidak berbuat nusyu>z? Serta bagaimana perbandingan hukum yang ada di Indonesia terhadap putusan Majelis Hakim tersebut apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada metode hukum normatif melaui pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (state approach). Didukung oleh data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan Majelis Hakim tidak mengkategorikan istri sebagai nusyu>z dan memberikan gugatan nafkahnya didasarkan pada sikap suami dalam jawaban gugatan yang tidak menuduh istrinya melakukan nusyu>z. Menurut hukum fiqih, istri yang melakukan nusyu>z maka hilanglah hak pemenuhan nafkah begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam, namun dikarenakan terdapat faktor kerelaan dari suami maka Majelis Hakim memberikan hak nafkah tersebut.