Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan, kenyataannya kekerasan seksual dalam keluarga masih seringkali terjadi namun belum banyak dibahas secara terbuka. Salah satu dampak yang paling signifikan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah perceraian. Pasangan yang mengalami kekerasan seksual dalam hubungan pernikahan sering kali menghadapi kesulitan untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis. Salah satu putusan yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/Pa.Pt yang mencatatkan kekerasan seksual sebagai salah satu alasan perceraian dalam sebuah kasus.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan gugatan perceraian karena kekerasan seksual dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.
Dengan memilih Pengadilan Agama Purwodadi sebagai objek Penilitan dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative law research) atau sering disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum normatif (normative law research) merujuk pada penelitian norma hukum yang sedang berlaku. Penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan hakim yang berhubungan dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt. Sedangkan umber data sekunder yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 8a dan Pasal 46, Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) dan (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 5. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga diajukan sebagai alasan perceraian, namun tidak dijadikan dasar utama oleh hakim karena tidak diakui eksplisit oleh hukum sebagai alasan perceraian. Hakim lebih mempertimbangkan ketidakharmonisan rumah tangga, yang mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti yang diajukan dianggap tidak cukup kuat untuk membuktikan klaim kekerasan seksual, sehingga keputusan perceraian lebih didasarkan pada ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam tinjauan hukum Islam, tindakan suami yang diduga memaksa hubungan seksual dengan istri yang baru melahirkan dianggap sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Meskipun hukum Islam mengatur hubungan suami-istri yang setara, suami dilarang memaksa istri dalam hubungan seksual. Putusan ini juga mempertimbangkan prinsip hukum Islam, dengan memberikan hak asuh anak kepada ibu sesuai dengan ketentuan fiqih Islam. Meskipun kekerasan seksual tidak dijadikan dasar eksplisit perceraian, prinsip untuk menghindari kerusakan (dhar’ al-mafsadah) lebih diutamakan, dan perceraian dianggap sebagai langkah untuk menghindari mudharat lebih lanjut.