Penggunaan asas contra legem dalam putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str yang memutus hukuman penjara bagi pelaku pemerkosaan anak dinilai telah mengesampingkan norma hukum yang terdapat pada Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penggunaan asas ini dirasa sangat perlu karena berdasarkan data yang dirilis oleh KPAI jumlah kasus pemerkosaan pertahun mencapai angka 3408 kaus dan berdasarkan data dari Komnas Perempuan, Provinsi Aceh menduduki peringkat pertama dalam kasus pemerkosaan anak dengan jumlah 135 kasus pertahunnya. Diketahui dari raturan pelaku tindak pidana pemerkosaan ini merupakan residifis. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dengan menggunakan asas contra legem pada putusan Nomor 04/JN/2020/MS.Str. dan bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang penggunaan asas contra legem.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer yakni wawancara dan sumber data sekunder yang menggunakan sumber bahan hukum perupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah hukuman cambuk yang dirasa tidak lagi relevan diterapkan dalam perkara pemerkosaan. Hal ini dinilai tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan keputusan terbaik bagi korban anak. Sama halnya dengan pandangan hukum Islam, penggunaan asas contra legem diperbolehkan dengan alasan hukuman yang ada sudah tidak lagi relevan untuk digunakan dan pada masa sahabat pun sudah menggunakan metode ini. Namun berbeda dengan madzhab positivisme yang mengagungkan hukum tertulis, sehingga penggunaan asas ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan hukum yang dianut.