Wali nikah biasanya berasal dari ayah kandung atau keluarga senasab atau wali hakim. Namun permasalahan yang ditemukan adalah pengangkatan anak (adopsi) yang orang tua angkat tersebut tidak memberitahu kepada anak angkat bahwasannya dia itu anak adopsi, sehingga memberikan dampak ke pernikahannya yaitu yang menjadi wali nikah bukan ayah kandung, keluarga nasab maupun wali hakim melainkan ayah angkat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak KUA dalam meneliti administrasi dan pihak orang tua bisa saling terbuka bahwasannya dia itu bukan anak kandung melainkan anak adopsi/angkat. Skripsi yang berjudul “Metode Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Anak Adopsi (Analisis Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Adopsi Di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)” merupakan sebuah penelitian yang menjawab tentang 1) Bagaimana metode penentuan Wali Nikah di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 2) Bagaimana metode penentuan Wali Nikah dalam kasus anak adopsi di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang perspektif hukum perkawinan di Indonesia.
Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode normatif empiris, yaitu penelitian yang diaktualisasikan dengan mengkaji penerapan hukum yang ada di masyarakat atau badan hukum. Penelitian normatif empiris dilakukan dengan meneliti asas dan peraturan hukum pada situasi dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bahan kepustakaan, jurnal, surat kabar, serta wawancara dengan kepala KUA Pedurungan Semarang.
Hasil dari penelitian ini, di KUA Kecamatan Pedurungan Semarang menunjukkan bahwa tidak ada aturan secara spesifik (khusus) dalam penentuan wali nikah. KUA hanya menerima dokumen perkawinan tanpa verifikasi, seperti KK atau akta kelahiran, dan tidak mengonfirmasi keabsahannya. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan, termasuk penggunaan wali dari orang tua angkat, yang bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan Indonesia. Karena sudah dijelaskan juga di dalam Surah Al-Ahzab Ayat 4-5 mempunyai makna yaitu anak adopsi harus nama ayah kandung bukan ayah angkatnya. Kebiasaan menghilangkan nama orang tua kandung dalam akta kelahiran juga memperburuk masalah ini. Padahal sudah tertera jelas dalam Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 menjelaskan tentang akta kelahiran anak yang diadopsi tetap mencantumkan nama orang tua kandungnya, meskipun berada dalam pengasuhan orang tua angkat.