Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat, salah satunya adalah cerai gugat dengan alasan ekonomi. Cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi atau nafkah merupakan permasalahan kompleks yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum, relevansi, dan penerapan cerai gugat dengan alasan ekonomi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perspektif hukum Islam
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup kitab-kitab fiqih, literatur hukum Islam kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta kajian terhadap putusan pengadilan agama terkait kasus cerai gugat dengan alasan ekonomi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Analisis data yang digunakan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama sebab-sebab terjadinya cerai gugat alasan ekonomi, yaitu keterbatasan penghasilan, ketergantungan finansial istri pada suami, bermain judi online, menggunakan tabungan bersama untuk memenuhi kebutuhan pribadi, utang atas nama pasangan tanpa izin dan membatasi atau melarang pasangan untuk bekerja. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah oleh suami merupakan kewajiban yang bersifat mutlak. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban tersebut memberikan hak bagi istri untuk mengajukan cerai gugat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan bagi istri yang mengajukan cerai gugat karena alasan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif.
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum Islam dalam konteks modern, khususnya terkait perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengadilan agama, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep cerai gugat dengan alasan ekonomi secara lebih adil dan komprehensif.