Kepailitan merupakan hal yang umum terjadi bagi perusahaan, di mana perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Dengan mengajukan PKPU, jika dikabulkan, kreditur dapat mengajukan proposal rencana perdamaian sebagai alternatif penyelesaian utang yang efektif, memungkinkan debitur untuk merestrukturisasi utangnya tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Atas dasar itu, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaiman Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 29/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN. Niaga.Smg.? dan Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syari’ah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur dengan proposal perdamaian dalam Putusan No. 29/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.?
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 29 / Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penyelesaian utang melalui proposal perdamaian. 
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg adalah proposal yang diajukan oleh debitur yang didalamnya sudah termuat surat pernyataan penyelesaian hutang yang dilakukan oleh pihak kreditur yang bersumber dari Hasil Bersih Usaha Persero, Piutang Persero kepada PLASMA yang masih belum tertagihkan, Piutang Persero kepada BAKUL yang masih belum tertagihkan dan Penjualan Aset. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim menolak pengesahan perdamaian dan putusan hakim bisa diterima oleh para pihak. Kedua, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penyelesaian utang debitur kepada kreditur, di mana hukum asal utang piutang adalah boleh, namun permasalahan seperti menunda pembayaran utang bagi seseorang yang memiki harta atau kemampuan untuk melunasinya merupakan kezaliman.

ABSTRACT:
Bankruptcy is a common thing for companies, where companies that are experiencing financial difficulties can file an application for bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) to the Commercial Court. By filing a PKPU, if granted, creditors can submit a peace plan proposal as an effective alternative to debt settlement, allowing the debtor to restructure its debt without going through a lengthy and costly litigation process. On that basis, the formulation of this research problem is How is the basis for the judge's consideration in Decision No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Smg.? and How is the review of the compilation of sharia economic law regarding the settlement of debtors' debts to creditors with peace proposals in Decision No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Smg.? This study uses a literature method with a case study approach, analyzing the basis of judges' considerations in Decision No. 29 / Pdt.Sus-PKPU/2023 / PN. Niaga.Smg and a review of sharia economic law related to debt settlement through peace proposals.  This study concludes, first, that the basis for the judge's consideration in Decision No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Smg is a proposal submitted by the debtor which contains a statement of debt settlement carried out by the creditor which is sourced from the Company's Net Results, Persero's Receivables to PLASMA that are still uncollected, Persero's Receivables to BAKUL that are still uncollected and Asset Sales. So there is no reason for the judge to refuse the ratification of peace and the judge's decision can be accepted by the parties. Second, the review of Sharia Economic Law on the settlement of debtors to creditors, where the law of origin of debts and receivables is permissible, but problems such as delaying debt payments for someone who has assets or the ability to pay them off are tyrannical.