Investor protection is needed in IT-based Islamic crowdfunding services to avoid the use of funds that are not in accordance with the predetermined Budget Plan (RAB) and late sukuk payments by the Issuer. In fact, in the report submitted by PT LBS Urun Dana as the organizer, there are several issuers who are late in paying sukuk. This situation raises concerns and losses for investors. This research aims to see how investor protection arrangements for Information Technology-based Islamic crowdfunding services in Indonesia and how the law of these arrangements in the perspective of Sharia Economic Law. This type of research is qualitative literature research with a juridical-normative approach. Data collection is done through documents. This research concludes that there is no law that contains investor protection regulations in IT-based sharia crowdfunding services. The absence of this law has the potential for non-transparent fund management and misappropriation by the Issuer. Clear regulations to avoid losses so that they are in accordance with the agreed agreement. From the perspective of Islamic economic law, the law on investor protection in Information Technology-based Islamic crowdfunding services is mandatory.

ABSTRAK:
Perlindungan investor sangat dibutuhkan dalam layanan urun dana syari’ah berbasis teknologi informasi untuk menghindari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dan menghindari keterlambatan pembayaran sukuk yang telah diterbitkan oleh Penerbit. Fakta ini terlihat dalam laporan yang disampaikan oleh PT. LBS Urun Dana sebagai pihak penyelenggara urun dana berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, yaitu terdapat beberapa penerbit yang terlambat membayar sukuk. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan potensi kerugian bagi para investor. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana regulasi perlindungan investor layanan urun dana syari’ah berbasis Teknologi Informasi di Indonesia dan bagaimana hukum dari keberadaan regulasi tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang yang memuat regulasi perlindungan investor dalam layanan urun dana syari’ah berbasis Teknologi Informasi belum ada. Belum adanya undang-undang ini berpotensi pada pengelolaan dana yang tidak transparan dan penyelewenangan terutama oleh Penerbit. Investor mestinya berhak mengetahui dan mengontrol Penerbit, sehingga dapat ikut melakukan mitigasi risiko yang akan terjadi. Dalam konteks ini, diperlukan regulasi yang jelas untuk menghindari kerugian, dan mengelola urun dana syari’ah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah, undang-undang yang memuat regulasi perlindungan investor layanan dana syari’ah berbasis Teknologi Informasi hukumnya adalah wajib.