Gadai perorangan ilegal sudah menjadi hal yang umum terjadi dikalangan masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Penjualan barang gadai dilakukan dengan cara biasa tidak melalui pelelangan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di KHES dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait “Jual Beli Marhun Perorangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)” dengan rumusan masalah bagaimana jual beli marhun perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara ? Dan bagaimana jual beli marhun perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif ?
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang terlibat secara langsung dalam penelitian ini. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari KHES dan Fatwa DSN-MUI, peraturan-peraturan dari pemerintah, karya tulis ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian ini menyimpulkan pertama, jual beli marhun perorangan yang berupa motor gadai dilakukan secara biasa tanpa pelelangan. Selain itu, gadai perorangan bersifat ilegal, terdapat uang tambahan tergolong riba, dan motor gadai yang diperjualbelikan ada yang tidak memiliki dokumen lengkap. Kedua, dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli marhun perorangan tidak melalui lelang syariah hukumnya tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang mengharuskan penjualan marhun dilakukan melalui lelang syariah. Dan dalam Hukum Positif jual beli marhun perorangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 403 KHES yang juga mengharuskan penjualan marhun dilakukan secara paksa melalui lelang syariah.

ABSTRACT:
Illegal individual pawning has become a common occurrence among the people of Bandungrejo Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency. The sale of pawned goods is carried out in the normal way, not through auction, so it is not in accordance with the provisions stipulated in KHES and the DSN-MUI Fatwa. Therefore, there is a need for further research related to "Buying and Selling Individual Marhun in the Perspective of Sharia Economic Law and Positive Law (Case Study in Bandungrejo Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency)" with the problem formulation of How to buy and sell individual marhun in Bandungrejo Village, District Kalinyamatan, Jepara Regency ? And how is the buying and selling of individual marhun in Bandungrejo Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency from the perspective of Sharia Economic Law and Positive Law?
This type of research is a type of field research that uses primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained from interviews with informants who were directly involved in this research. Meanwhile, secondary data was obtained from KHES and DSN-MUI Fatwa, government regulations, scientific papers, and books related to this research.
This research concludes firstly, buying and selling individual marhun in the form of pawned motorbikes is carried out normally without an auction. Apart from that, individual pawning is illegal, additional money is classified as usury, and some of the pawned motorbikes being bought and sold do not have complete documents. Second, in Sharia Economic Law, the sale and purchase of individual marhun without going through a sharia auction is invalid because it does not comply with the provisions of the DSN-MUI Fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn which requires the sale of marhun to be carried out through a sharia auction. And in the Positive Law, the sale and purchase of individual marhun is not in accordance with the provisions of Article 403 KHES which also requires that the sale of marhun be carried out by force through a sharia auction.