Jasa pembuatan surat nikah siri melalui media sosial, seperti akun Facebook Dimas Feruzy adalah fenomena yang mengundang perhatian. Pembuatan surat nikah siri melalui media sosial adalah suatu yang bertentangan dengan hukum dan mengevaluasi legalitasnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia serta perspektif hukum ekonomi syariah.
Rumusa masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembuatan surat nikah siri yang dilakukan pada akun Dimas Feruzy serta bagaimana hukum ekonomi syari’ah memandang jasa pembuatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi lapangan berupa observasi dan wawancara, serta studi kepustakaan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. analisis dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum syariah
Dari perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah, praktik ini dinilai melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan berpotensi merugikan hak-hak perempuan dan anak.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada jasa pembuatan surat nikah siri tidak hanya bertentangan dengan hukum positif Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendukung upaya perbaikan regulasi untuk menindaklanjuti praktik semacam ini.

ABSTRACT:
Services for making siri marriage certificates via social media, such as Dimas Feruzy's Facebook account, give rise to legal and social problems, especially because the documents offered do not have legal recognition from the state. This research aims to understand the mechanism of unregistered marriage certificate transactions via social media and evaluate its legality based on the Marriage Law in Indonesia as well as a sharia economic law perspective.
This research uses a qualitative descriptive approach. Data was collected through field studies in the form of observations and interviews, as well as literature studies from literature, statutory regulations and related documents. The analysis is carried out by referring to the principles of sharia law
So it does not have formal legality. From the perspective of sharia economic law, this practice is considered to violate the principles of justice and benefit because it contains elements of uncertainty (gharar) and has the potential to harm the rights of women and children.
This research concludes that making unregistered marriage certificates is not only contrary to positive Indonesian law. The results of this research are expected to be a reference in providing education to the public as well as supporting efforts to improve regulations to follow up on this kind of practice.