Lelang (ba’i muzayyadah) mengenai jasa konsultansi pemerintah kota Semarang dalam konteks hukum ekonomi syariah, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai, seperti keadilan, kepercayaan, dan kepentingan umum. Pada praktik ba’i muzayyadah biasanya terdapat trik-trik kotor antara penjual, pembeli, dan pihak pelaksana yaitu berupa komplotan lelang dan komplotan penawar yang bisa merusak harga pada saat melakukan lelang juga adanya dugaan nepotisme yang dapat merusak tujuan dari pengadaan itu sendiri. Selain itu, kurangnya pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengadaan jasa konsultansi pemerintah juga menimbulkan masalah mengenai keabsahan proses dalam layanan pengadan secara elektronik.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah Bagaimana praktik lelang pengadaan jasa kosultansi pemerintah di kota semarang?, dan Bagaimana praktik lelang pengadaan jasa kosultansi pemerintah di kota Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. menggunakan metode pendekatan sosio legal, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Semarang, serta dokumen terkait. Penelitian ini mengkaji tentang lelang pengadaan jasa kosultansi pemerintah kota Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan fokus pada praktik lelang yang berkembang di masa modern.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, praktik lelang pengadaan jasa konsultansi pemerintah di Kota Semarang adalah bahwa proses mekanisme lelang LPSE Kota Semarang telah sesuai dengan ketentuan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penganggaran pemilihan penyedia kemudian proses pengadaan jasa tersebut sampai dengan serah terima pekerjaan. Kedua, Praktik lelang pengadaan jasa kosultansi pemerintah di LPSE Kota Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariáh hukumnya adalah sah. Keabsahan ini didasarkan pada adanya tiga prinsip dasar lelang menurut syariah, yakni keadilan, kepercayaan, dan kepentingan umum.

ABSTRACT:
Auctions (ba'i muzayyadah) regarding Semarang city government consultancy services in the context of sharia economic law must pay attention to appropriate principles, such as justice, trust and public interest. In the practice of ba'i muzayyadah there are usually dirty tricks between sellers, buyers and implementing parties, namely in the form of auction gangs and bidder gangs which can damage prices during auctions as well as allegations of nepotism which can damage the purpose of the procurement itself. Apart from that, the lack of understanding and implementation of sharia principles in the procurement of government consultancy services also raises problems regarding the validity of the process in electronic procurement services.
Based on the background above, the formulation of this research is How is the practice of auctioning government consulting services in Semarang city?, and How is the practice of auctioning government consulting services in Semarang city from the perspective of sharia economic law?
This type of research is field research. using empirical methods, data collection methods in the form of interviews and documentation with the Semarang City Electronic Procurement Service (LPSE), as well as related documents. This study examines the auction of government consulting services procurement in Semarang City from the perspective of Islamic economic law. With a focus on auction practices that have developed in modern times.
This study concludes, first, the practice of auctioning government consulting services procurement in Semarang City is that the auction mechanism process of the Semarang City LPSE has been in accordance with the provisions, starting from the process of identifying needs, planning, budgeting, selecting providers, then the process of procuring these services until the handover of work. Second, the practice of auctioning government consulting services procurement at the Semarang City LPSE from the perspective of Islamic economic law is valid. This validity is based on the existence of three basic principles of auctions according to sharia, namely justice, trust, and public interest.