Meskipun telah ada aturan yang mengatur bahwa nafkah mut’ah harus diberikan kepada bekas istri setelah perceraian, tetapi tidak ada ketentuan dalam al-Qur’an, hadis, atau Undang-Undang yang secara spesifik mengatur besaran nominal nafkah mut’ah yang harus diberikan. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Brebes tentang penetapan jumlah nominal nafkah mut’ah ternyata berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Hal inilah yang kemudian penulis jadikan pokok permasalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Pertimbangan apa yang dijadikan dasar bagi hakim pengadilan agama untuk menetapkan besaran nafkah mut’ah. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan jumlah nominal nafkah mut’ah pada putusan Pengadilan Agama Brebes.
Jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Penetapan besaran nafkah mut’ah di Pengadilan Agama Brebes telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan kepada ayat Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 236 dan peraturan perundang-undangan Pasal 149 (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam hukum Islam penentuan besaran nafkah mut’ah memiliki perbedaan pendapat dari para ulama ada yang mewajibkan dan ada yang berpendapat bahwa nafkah mut’ah itu sunnah. Tidak ada nash maupun peraturan yang menjelaskan secara rinci tentang kadar nafkah mut’ah tetapi ada dalil-dalil yang menjadi rujukan dalam menentukan besaran nafkah yang akan diterima pihak istri