Penelitian ini berfokus pada peran penting jasa pengiriman barang
(freight forwading ) dalam kegiatan ekspor-impor, yang memungkinkan
transaksi antar negara dengan menggunakan sistem pengangkutan modern.
Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi ini tidak terlepas dari risiko
yang dapat timbul, baik dalam aspek hukum positif Indonesia maupun hukum
Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban
risiko dalam akad Wakalah bil Ujrah pada jasa pengiriman barang, dengan
perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode
penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka,
yang melibatkan analisis perbandingan antara regulasi hukum positif, prinsip-
prinsip fiqh yang relevan, dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI). Hasil Penelitian ini membandingkan tanggung jawab wakil dan
muwakkil dalam akad wakalah bil ujrah pada jasa pengiriman barang menurut
hukum Islam dan hukum positif. Kedua sistem hukum memiliki kesamaan
dalam tanggung jawab wakil dan muwakkil terhadap kerugian akibat kelalaian
atau kesalahan. Wakil harus hati-hati dan menghindari kesalahan, sementara
muwakkil bertanggung jawab atas instruksi yang diberikan, serta keduanya
wajib menjaga kerugian selama pengiriman barang. Perbedaan utama terletak
pada dasar pertanggungjawaban dan asuransi. Hukum Islam berlandaskan
prinsip amanah dan syariah, sedangkan hukum positif lebih menekankan
kelalaian dan kesalahan prosedur serta mewajibkan asuransi sebagai
perlindungan hukum. Asuransi dalam hukum Islam tidak wajib, sedangkan
dalam hukum positif, asuransi adalah kewajiban.