Korupsi yang semakin merajalela di Indonesia tidak hanya merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi stabilitas negara dan masa depan bangsa. H. M Warsit merupakan anggota DPRD terpilih Kabupaten Blora Dapil 3 pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, yang merupakan seorang mantan terpidana korupsi. Hal ini menunjukkan masih dibukanya peluang bagi seorang mantan terpidana untuk melakukan tindakannya kembali. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait pencalonan seorang mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif dan persepsi masyarakat terhadap caleg mantan terpidana korupsi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan non doktrinal. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada KPU Kabupaten Blora dan BAWASLU Kabupaten Blora serta penyebaran angket terbuka untuk Pemilih di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Blora. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Blora telah memenuhi persyaratan seperti masa jeda 5 tahun, tidak pernah dipenjara selama 5 tahun atau lebih serta mengumumkan kepada publik bahwa dirinya seorang mantan terpidana. Akan tetapi dalam persyaratan mengumumkan kepada publik terdapat manipulasi informasi yang tertera dalam media massa cetak yang disebarluaskan kepada masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pencalonan tersebut cenderung negatif karena sebagian besar publik merasa kecewa dan tidak setuju dengan pencalonan itu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wakil rakyat yang bersangkutan sebelumnya telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.