Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa jika terdapat alasan mendesak maka dapat mengajukan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat disertai alasan yang mendesak. Namun realitanya di Pengadilan Agama Purwodadi perkara Dispensasi nikah melambung tinggi hingga mencapai 801 kasus ditahun 2023. akim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut dominan menggunakan 2 kaidah saja. Tulisan ini akan mengkaji penerapan kaidah fiqh oleh hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023, sehingga dirumuskan dua rumusan masalah yakni; 1) Apa kaidah fiqh yang digunakan hakim dalam implementasi putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023. 2) Mengapa kaidah fiqh tersebut sering digunakan hakim ketika mengimplementasikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual approach. Sumber data primer berasal dari wawancara hakim di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023. Sumber data sekunder yakni putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh yang sering digunakan hakim Pengadilan Agama Purwodadi hanya 2 kaidah fiqh saja yakni المصالح درء المفاسد مقدم على جلب dan تَصَرُّفُ الْاِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. Kaidah fiqh tersebut sering digunakan hakim di Pengadilan Agama Purwodadi karena sudah tepat dan sesuai dengan asas-asas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yakni tujuan maslahat memang tercapai sesuai dengan tujuan maqashid.