Dispensasi kawin merupakan solusi hukum yang ditawarkan oleh negara ketika calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No.5 tahun 2019, syarat dikabulkannya dispensasi kawin yakni jika terdapat alasan yang mendesak dan didukung dengan bukti yang kuat. Namun ditemukan suatu putusan yang tidak berkesesuaian dengan aturan di atas, yakni Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl yang ditinjau berdasarkan perspektif adẑ-dẑari'ah
Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan prosedur pengumpulan data berupa dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara kepada informan. Peneliti menggunakan analisis deskriptif yang diperoleh dari teori yang telah disusun.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada putusan nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syar’i. Namun, ditinjau perspektif UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019, putusan nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl tidak memenuhi kriteria “alasan mendesak” dan “bukti pendukung yang kuat”. Dilihat dari perspektif adẑ-dẑari'ah dengan pendekatan fath adẑ-dẑari'ah penetapan dispensasi kawin dapat membuka kemaslahatan diantaranya meminimalisir terjadinya perzinahan, sedangkan dilihat menggunakan pendekatan sadd adẑ-dẑari'ah pemberian dispensasi kawin pada usia yang belum matang dapat membuka jalan bagi kerusakan yang lebih besar, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan berkeluarga.