Bagi pegawai negeri sipil (PNS), mengenai pembagian nafkah bagi bekas istri pegawai negeri sipil (PNS)juga sudah diatur didalamnya yaitu pada pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990. Sedangkan di dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990, disitu tidak ditemukan suatu penjelasan bahwa mengenai pembagian gaji yang mengatur adalah kepala atau instansi PNS tersebut bekerja. Yang merijadi rumusan masalah adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang dan pertimbangan hukumnya tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian? Bagaimana efektifitas putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian?
Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian lapangan (fieldresearch) dan penelitian dokumentasi (document research). Data Primer, yaitu putusan PA Semarang tentang penyelesaian pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan. Sebagai data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan Interview (wawancara). observasi, dan dokumentasi. Metode analisisnya adalah analisis deskriptifkualitatif.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm., telah mewajibkan kepada seorang suami memberi nafkah lampau 35 bulan = Rp',500.000 = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Isi putusan ini sudah sesuai dengan peran suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah, karena nafkah mei-upakan bagian hak istri yang harus dipenuhi seorang suami. Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kewajiban pada suami untuk memberi nafkah pada anak perbulan minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa. Putusan ini sesuai dengan kewajiban seorang ayah dalam memelihara anak. Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 1203/Pdl.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kepada suami untuk memberi mut 'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam hukum Islam, apabila apabila suami menceraikan istrinya, maka itu berarti inisiatif perceraian datangnya dari suami yang kemudian disebut talaq. Karena perceraian itu atas kehendak suami maka suami memberi mut'ah yaitu pemberian barang kenangan-kenangan pada istri yang dicerai. Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm, putusan perkara No. 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., dan No.l203/Pdt.G/2007/PA.Sm., inti pertimbangannya menyatakan bahwa majlis hakim berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majlis menyerahkan sepenuhya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya.