KUA Pecangaan dalam menerapkan Elektronik Akta Ikrar Wakaf baru memproses sebanyak lima (5) bidang tanah wakaf yang kemudian menghasilkan akta ikrar wakaf dalam bentuk digital. Kebijakan pemerintah harus mengedepankan kemaslahatan. Oleh karena itu perlu mengetahui bagaimana implementasi elektronik akta ikrar wakaf di KUA Pecangaan menggunakan perspektif Maṣlaḥah Mursalah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengumpulkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku, Jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, keberadaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di KUA Pecangaan direspon baik oleh KUA, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yaitu : kurangnya Sumber Daya Manusia di KUA Pecangaan, kurangnya dukungan dari perangkat lunak, minimnya pemahaman dari stakeholder tentang elektronik akta ikrar wakaf dan penggunaannya. Kedua, adanya Elektronik Akta Ikrar Wakaf sudah memenuhi persyaratan Maṣlaḥah Mursalah yakni Sesuatu yang dianggap maslahat mampu mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan dan tidak hanya dugaan, berupa kepentingan umum bukan pribadi, anggapan yang berkaitan dengan maslahah tidak melanggar ketentuan Al-Qur’an, Hadiṡ, serta ijma’.