Eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Semarang masih menjadi permasalahan serius yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak. Faktor utama anak-anak bekerja di jalanan adalah tekanan ekonomi keluarga. Dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak, diperlukan perlindungan hukum yang efektif melalui regulasi yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan melihat perlindungan hukum dalam Perda No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Perda KLA) dan Perda No 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Perda PPATK) menangani eksploitasi ekonomi anak jalanan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara di beberapa titik di Kota Semarang. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anak jalanan dan pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sementara data sekunder meliputi buku, jurnal, dokumen resmi, serta Naskah Akademik Perda KLA. Bahan hukum yang digunakan mencakup Perda KLA dan Perda PPATK. Analisis dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda KLA lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif, dengan fokus pada edukasi, sosialisasi, dan penguatan kelembagaan seperti Forum Anak dan Gugus Tugas KLA. Sementara itu, Perda PPATK lebih mengedepankan perlindungan hukum represif, melalui layanan pemulihan seperti rumah aman, pendampingan psikososial, serta bantuan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi. Kedua Perda dapat saling melengkapi, sehingga menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.