Penelitian ini ditulis karena bertolak belakang antara hukum tertulis dan realitas di lapangan. Tujuannya ialah untuk mengkaji praktik politik uang oleh calon anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dalam Pemilu 2024, serta menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Politik uang di sini merujuk pada pemberian uang atau barang kebutuhan pokok kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka, biasanya disertai janji politik. Praktik ini dilakukan untuk meraih dukungan secara tidak sah menurut hukum. Penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan wawancara terhadap sebagian anggota DPRD, Bawaslu, KPU, dan sebagian masyarakat untuk menggali perspektif terkait praktik ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer berupa wawancara kepada Bawaslu Nganjuk, KPU Nganjuk, dua anggota DPRD Nganjuk, dan beberapa masyarakat setempat. Selain itu, juga menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang, Al-Qur'an, dan kitab-kitab fiqih karya ulama klasik untuk menganalisis praktik politik uang. Dalam hukum positif, praktik politik uang dilarang dan dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Praktik tersebut dapat dikenakan sanksi karena melanggar Undang-Undang, merusak proses demokrasi dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik ini penting untuk menjaga integritas pemilu. Namun, menurut hukum Islam praktik ini dipandang lebih fleksibel, tergantung pada niat dan kondisi calon pejabat. Jika pemberian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pemilih memilih calon yang tidak berkualitas, maka haram. Sebaliknya, jika bertujuan mendukung calon yang berkualitas, maka praktik ini bisa dibenarkan. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih luas dan rekomendasi untuk penegakan hukum yang lebih efektif.