Perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi mantan istri, seperti nafkah ‘iddah dan mut’ah yang belum terpenuhi. Namun, dalam kasus cerai gugat, hak-hak tersebut sering terabaikan akibat kurangnya regulasi yang tegas. Kemudian diterbitkan SEMA No.2 Tahun 2019 untuk melindungi hak perempuan pasca cerai gugat, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 dan tinjauan Hukum Islam terhadap SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengetahui pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Adapun sumber data primernya adalah wawancara dengan hakim dan diperkuat dengan data sekundernya yang terdiri dari putusan tahun 2024. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA No.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Rembang dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Karena dalam pelaksanaanya SEMA No.2 Tahun 2019 masih terdapat beberapa hambatan yaitu: istri yang tidak meminta hak-haknya, minimnya pengetahuan masyarakat tentang SEMA, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi tergugat. Pemberian mut’ah dalam Q.S Al-Baqarah:236 adalah sesuatu yang dianjurkan. Kemudian pemberian nafkah ‘iddah dalam talak ba’in menurut imam mazhab terdapat perbedaan pendapat. Namun dalam hal ini, majelis hakim cenderung mengikuti mazhab Hanafi yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah selama masa ‘iddah, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak.