ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan konsep negara yang memberikan jaminan perlindungan kepada warganya dari tindakan sewenang-wenang. Dalam putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb hakim menjatuhkan vonis bebas pada terdakwa yang dimana putusan tersebut menjadi sangat kontraversial. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif berbentuk deskriptif dan penggambaran objek penelitian.
Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perspektif hukum positif kurang mencerminkan perlindungan terhadap anak korban. Hal itu tampak pada dibebaskannya pelaku kekerasan seksual oleh hakim. Merujuk pada UU perlindungan anak pasal 76E pelaku semestinya dihukum 15 tahun penjara dan denda 5M. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam berdasarkan alat bukti, pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman jarimah hudud.