Kasus tabrak lari efek minuman keras merupakan permasalahan serius dalam lalu lintas yang tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan dampak hukum bagi pelakunya. Melihat data tabrak lari di Kota Semarang, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat kasus tabrak lari yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 6 kasus, pada tahun 2024 terdapat 5 kasus. Dengan dampak yang ditimbulkan yang tidak sederhana yaitu seperti kematian, luka berat yang membuat korbannya mengalami banyak kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tabrak lari efek minuman keras serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang dalam menangani kasus tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data primer diperoleh dari wawancara dengan Satlantas Polrestabes Semarang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah pustaka berupa perundang-undangan serta buku-buku lainnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana tabrak lari karena efek minuman keras sesui dengan pasal 310 ayat (3) dan Pasal 312 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penegakan hukum kasus tabrak lari karena efek minuman keras Polrestabes Semarang menggunakan 2 bentuk yaitu penal sesuai dengan prosedur Undang-Undang No 22 Tahun 2009, dan non-penal sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.